Banda Aceh – Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, mengungkapkan bahwa meningkatkan pemberdayaan perempuan dan mempermudah akses keuangan dapat memiliki dampak positif dalam menurunkan angka kemiskinan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ferry saat ia melantik Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Aceh di Anjong Mon Mata Banda Aceh pada hari Minggu (27/8/2023).
Ferry menjelaskan bahwa upaya pemberdayaan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dijalankan oleh kaum perempuan serta kemudahan akses keuangan untuk mendapatkan modal menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju status negara maju pada tahun 2045.
Ferry menjelaskan lebih lanjut bahwa pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pemberdayaan UMKM ini akan berkontribusi dalam mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional pada tahun 2045.
“Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan, dan saat ini pemerintah bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun 2024,” ungkap Ferry.
“Kementerian perekonomian memiliki mandat untuk mendorong pemberdayaan ekonomi, dan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan oleh FPPI sejalan dengan program kementerian. Terlebih lagi, saat ini terdapat program inklusi keuangan yang perlu diimplementasikan bersama oleh semua pihak,” tambah Ferry.
Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP FPPI Pusat, Marlinda Irwanti, juga meluncurkan program kerja sama dengan Kementerian Koordinator Perekonomian yang dinamai “Mujahidah Malahayati”. Program ini merupakan kolaborasi yang bertujuan untuk mendukung kebutuhan UMKM, pesantren, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui inklusi keuangan.
Program ini juga disertai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga perbankan dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional I Aceh telah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp 750 juta kepada empat UMKM yang mendapatkan bimbingan dari FPPI Aceh.
Sementara itu, Bank Aceh Syariah telah menyediakan KUR sebesar Rp 120 juta untuk tiga UMKM yang juga berada di bawah binaan FPPI Aceh.
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Lhokseumawe juga berpartisipasi dengan menyumbangkan setengah ton pupuk yang akan diberikan kepada perempuan petani di Aceh yang turut berada di bawah binaan FPPI Aceh.
Meutia Juliana, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, menyatakan dalam sambutannya bahwa Pemerintah Aceh terus memberikan dukungan kepada organisasi pemberdayaan perempuan agar dapat menjalankan program-program yang mendorong perempuan untuk aktif berperan dalam masyarakat.
“FPPI Aceh perlu membangun kerja sama dengan organisasi lain, termasuk ulama, tokoh masyarakat, dan pihak legislatif agar daya dorongnya semakin kuat,” ujar Meutia Juliana.
“Melalui langkah tersebut, diharapkan akan lebih banyak perempuan di Aceh yang mampu tampil sebagai pemimpin masyarakat, sehingga hak-hak perempuan juga dapat lebih terdengar jelas dalam ranah publik,” tambahnya.
Asmahan, Ketua FPPI Aceh, dalam sambutannya mengajak para kader FPPI di provinsi tersebut untuk bekerja sama, bergandengan tangan, dan berkomitmen dalam memajukan FPPI dan Aceh.
Asmahan menekankan bahwa FPPI tetap berkomitmen untuk memajukan hak-hak perempuan dan menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang berpengaruh dalam perkembangan sosial.
“Perempuan juga harus bersatu dan memiliki kemampuan untuk mendorong kemajuan daerah dan bangsa,” ungkap Asmahan.
Acara pengukuhan DPD FPPI Aceh juga dimeriahkan oleh perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 FPPI yang digelar di Tugu Nol Kilometer Sabang.
Pantau info terbaru perempuanriang.com di Google News