Surabaya (perempuanriang.com) – Upaya integrasi layanan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) menjadi perhatian utama dalam forum Ladies Program Musyawarah Nasional (Munas) ke VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Sheraton, Surabaya, Kamis (8/5/2025).
Acara yang dihadiri oleh para Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) atau istri kepala daerah ini menjadi ajang penting untuk bertukar strategi, pengalaman, dan masukan dalam memperkuat peran posyandu di daerah masing-masing.
Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani, menegaskan bahwa sinergi antar perangkat daerah (PD) adalah kunci utama dalam mewujudkan posyandu yang integratif dan holistik. Menurutnya, Pemerintah Kota Surabaya telah memadukan berbagai program yang saling terkait guna mendukung tumbuh kembang anak serta peningkatan kesehatan masyarakat.
“Di Surabaya, kami tidak melihat posyandu sebagai entitas yang berdiri sendiri. Kami berupaya mengintegrasikan berbagai program dari dinas-dinas terkait,” ungkap Rini yang akrab disapa Bunda Rini.
Salah satu contoh implementasi adalah kolaborasi posyandu dengan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang memastikan pemantauan tumbuh kembang anak sejak dini. Selain itu, kerja sama dengan Dinas PUPR dalam pembangunan rumah sehat juga turut menunjang fungsi posyandu dari sisi lingkungan.
Tantangan Implementasi dan Usulan Perubahan
Dalam forum ini, Bunda Rini juga menyoroti tantangan dalam menyatukan berbagai program di bawah satu atap posyandu, mengingat tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dinas yang beragam. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa Surabaya telah memulai proses integrasi tersebut secara bertahap.
Diskusi juga mengangkat beban kerja baru yang diemban oleh TP PKK sebagai Ketua Posyandu, sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia. Dalam sesi tanya jawab, sejumlah peserta mengusulkan penggantian istilah “Ketua Posyandu” menjadi “Bunda Posyandu” agar lebih sesuai dengan peran mereka sebagai pendamping dan penggerak.
“Kami ingin agar peran kami lebih terasa. Nama ‘Bunda Posyandu’ diusulkan karena lebih mencerminkan keterlibatan emosional dan sosial kami dalam membina masyarakat,” ujar Bunda Rini.
Dukungan Pemerintah Pusat
Direktur Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintahan Desa dan BPD Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri RI, Zanariah, turut hadir dalam acara tersebut. Ia menyampaikan pentingnya transformasi posyandu sebagai mitra strategis bagi pemerintah desa dan kelurahan.
“Kami mendorong agar posyandu menjadi layanan kesehatan utama yang komprehensif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.
Menariknya, Zanariah secara tersirat mengajak para pendamping kepala daerah untuk ikut mengingatkan para wali kota jika terdapat program posyandu yang belum berjalan optimal.
“Tolong istrinya mengusulkan ke bapak agar mengingatkan bila ada program posyandu yang belum terlaksana,” ujarnya sambil tersenyum.
Sinergi Jadi Kunci Masa Depan Posyandu
Forum Ladies Program ini berhasil menjadi ruang terbuka untuk saling belajar dan menyampaikan aspirasi, sekaligus menguatkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta peran aktif PKK.
Transformasi posyandu ke depan diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang lebih terpadu, efektif, dan manusiawi.
“Mari kita bersama-sama mendukung program pemerintah dalam memperkuat posyandu sebagai ujung tombak layanan masyarakat,” pungkas Zanariah. (mit)
Pantau info terbaru perempuanriang.com di Google News