Untuk menjamin terpenuhinya hak hidup sehat bagi seluruh penduduk termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk memasukkan jaminan kesehatan sebagai salah satu program jaminan sosial selain 4 (empat) program jaminan sosial lainnya yaitu jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian.
Di dalam Undang-Undang ini diatur pula dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan KB.
Terdapat peningkatan presentase pemakaian alat kontrasepsi (semua cara) pada Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dari 62 persen pada SDKI 2012 menjadi 64 persen pada SDKI 2017. Namun, Persentase putus pakai (Drop Out) kesertaan ber KB masih tinggi yaitu 34 persen.
Kemudian masih besarnya Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani dan belum menggunakan kontrasepsi yang terlihat dari persentase wanita kawin umur 15-49 dengan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi (unmet need) sebesar 11 persen. Selain itu, menurut WHO 490.000 perempuan di dunia setiap tahun didiagnosa terkena kanker serviks dan 80 persen berada di negara berkembang termasuk Indonesia.
“Komitmen dan sinergitas program BKKBN dengan para Pemangku Kepentingan serta mitra kerja terkait dalam peningkatan pelayanan KB harus selalu dijaga dengan baik dan ditingkatkan,” ujar Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Ibu Dr. Dwi Listyawardani,Ir.,M.Sc.
Untuk mencapainya, tambah Dwi, BKKBN terus menerus mengembangkan berbagai kebijakan dan strategis diantaranya dengan memperluas konsep pemikiran Keluarga Berencana yang tidak hanya terfokus pada pelayanan kontrasepsi saja, namun dapat memberikan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.
Salah satu upaya yang dibuat BKKBN adalah melakukan penguatan kemitraan dalam peningkatan pelayanan KB, terutama dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni.
Pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXVI Tahun 2019 yang acara puncaknya akan di selenggarakan di Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Juli 2019, BKKBN juga menyelenggarakan Bakti Sosial yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi serta meningkatkan jumlah peserta KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang), dan juga meningkatkan koordinasi antara pengelola program KB dalam upaya meningkatkan pelayanan KB.
Kegiatan ini mencerminkan penerapan empat pendekatan ketahanan keluarga yang telah dicanangkan pada Harganas XXVI Tahun 2019 antara lain Keluarga Berkumpul, Keluarga Berinteraksi, Keluarga Berdaya, serta Keluarga Peduli dan Berbagi.
Bakti Sosial tersebut dilaksanakan pada Kamis, 27 Juni 2019 di Kantor BKKBN Pusat dan diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya: (1) Fasilitasi Pelayanan KB, kegiatan ini diperuntukkan untuk PUS sekitar Kantor BKKBN Pusat dengan target peserta 50 akseptor KB MKJP (IUD dan Implan). (2) Deteksi Dini Kanker Alat Reproduksi Melalui Pelayanan Pap Smear dan IVA Test, peserta dalam kegiatan ini merupakan wanita berusia 23 – 62 tahun sebanyak 66 orang di Kantor BKKBN Pusat Jakarta. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan resiko penyakit Kanker Leher Rahim. (3) Bakti Sosial Khitanan Massal, bakti sosial khitanan massal ini bekerja sama dengan Puskes TNI sebagai salah satu pendekatan ketahanan keluarga yaitu Keluarga Peduli dan Berbagi. Peserta kegiatan ini merupakan anak dari karyawan BKKBN dan masyarakat sekitar sebanyak 50 anak di Kantor BKKBN Pusat. (4) Bakti Sosial Donor Darah Bersama Mitra Kerja, bakti sosial donor darah bekerja sama dengan mitra kerja Palang Merah Indonesia (PMI).
Kegiatan ini diharapkan mampu memenuhi ketersediaan cadangan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. “Target yang diharapkan melalui kegiatan ini di Kantor BKKBN Pusat Jakarta sebanyak 150 kantong darah dari karyawan BKKBN Pusat, masyarakat sekitar, dan Mitra Kerja seperti TNI, Kementerian/Lembaga lainnya,” tutup Dwi.
Pantau info terbaru perempuanriang.com di Google News