Jakarta (perempuanriang.com) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga, menegaskan bahwa keterlibatan perempuan di parlemen memiliki peran kunci dalam pembentukan kebijakan yang pro perempuan.
Keberhasilan pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan kebijakan pro perempuan lainnya merupakan bukti nyata dari kontribusi perempuan di dunia politik.
Dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema ‘Dukung Perempuan dalam Pemilu 2024’, Rabu (7/2), Menteri Bintang menyampaikan bahwa kepekaan emosional tinggi yang dimiliki perempuan berdampak positif dalam pembentukan kebijakan yang lebih humanistik. Oleh karena itu, melibatkan perempuan di dunia politik dianggap sebagai investasi untuk menjaga masa depan bangsa.
I Gusti Agung Putri Astrid, Staf Khusus Menteri PPPA, menyatakan bahwa Kementerian PPPA telah melakukan proyeksi kegiatan sejak 2020 untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Salah satu upayanya adalah memberikan bimbingan teknis kepemimpinan kepada perempuan di perdesaan, terutama kepada perempuan yang menjadi kepala desa.
“Kami mendorong perempuan kepala desa agar mencapai tingkat nasional, sehingga mereka memiliki potensi sebagai calon legislatif yang berkualitas,” ujarnya.
Agung Putri mengakui bahwa tantangan utama perempuan dalam berpolitik adalah akses ke partai politik. KPPPA terus berdialog dan membangun jaringan dengan partai politik untuk mendorong implementasi sistem “zebra,” di mana satu calon laki-laki diikuti oleh satu calon perempuan secara bergantian.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, Iip Ilham Firman, menambahkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen masih di bawah target minimal yang diamanatkan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Saat ini, keterwakilan perempuan hanya mencapai 20,87 persen, sedangkan target realistis untuk Pemilu 2024 adalah 22,5 persen.
Iip mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik, termasuk sistem pemilihan yang berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya, kaderisasi yang belum merata, biaya politik yang tinggi, serta faktor kekerabatan dan popularitas.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Iip menekankan pentingnya pelatihan kepemimpinan untuk perempuan dan mempertegas alokasi dana hibah untuk partai politik guna mendukung isu perempuan.
“Kami berharap pemerintah dapat mengalokasikan bagian dari bantuan ke partai politik untuk mendukung perempuan,” pungkas Iip. (tia)
Pantau info terbaru perempuanriang.com di Google News